AKSI 121 ,MAHASISWA DITANAH DATAR BERJALAN DAMAI,KETUA DPRD TANAH DATAR SAMBUT HANGAT
Tanah datar.
Seratus mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan
Eksekutif Mahasiswa SB Korda III yang
meliputi Tanah Datar,Sijunjung,Solok, Damasraya ,Sawahlunto,Kabupaten solok dan
Solok Selatan melakukan unjuk rasa damai ke Gedung DPRD Tanah datar Kamis (
12 /1-2017)
Aksi tersebut serentak dilakukan BEM SI di beberapa kota
besar, dengan tuntutan pemerintah harus mampu menurunkan harga komoditas kebutuhan
masyarakat.
Mereka menilai, program pemerintah saat ini, yaitu kenaikan
tarif administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kenaikan tarif listrik,
merugikan masyarakat kelas bawah.
"Isunya sama, mengenai serampangan pemerintah dalam
mengelola Negara, mulai dari STNK, rakyat diajak tebak-tebakan, siapa yang
memutuskan kebijakan ini. Lalu, komoditas yang naik hingga tiga kali lipat dan
ini kurang wajar," ujar Koordinator III BEM SB ,Ridho Ilahi di sela aksi.
Menurutnya, program Pemerintah yang dicanangkan hingga saat
ini semakin merugikan masyarakat. Terlebih mempengaruhi perekonomian masyarakat
yang semakin sulit. "Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan oleh
harga komoditas," ujarnya.
Dalam orasinya, Korda III BEM SB menyerukan, perbaikan
ekonomi di tingkat hulu, agar dilakukan secara maksimal, meski terkendala
dengan produksi. Menurutnya, hal tersebut tetap harus dijalankan, karena
masyarakat dengan program Presiden Joko Widodo saat ini, menjadi imbas dan
korban.
"Stabilkan kembali harga komoditas, meski mengalami
kelangkaan. Namun, ini merupakan hal kurang wajar dan masyarakat tidak siap
untuk kenaikan harga yang begitu tinggi," katanya.
Lebih
lanjut dia mengemukakan kenaikan tarif listrik yang mencapai 242,2% sangat memberatkan
masyarakat dan akan menyengsarakan
kehidupan rakyat kecil .
“kami juga mendesak agar Presiden Jokowi untuk mencabut PP nomor 60 Tahun 2016,kemudian mendesak pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memberantas narkotika,asusila dan krisis moral”Tegasnya.
“kami juga mendesak agar Presiden Jokowi untuk mencabut PP nomor 60 Tahun 2016,kemudian mendesak pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memberantas narkotika,asusila dan krisis moral”Tegasnya.
Ketua
DPRD Tanah datar Anton Yondra menyambut baik aspirasi dari Mahasiswa tersebut
dan dia berjanji akan menindak lanjuti tuntutan mereka sampai ke tingkat
tertinggi.
“Kami
bagian dari masyarakat dan juga bagian dari adik-adik Mahasiswa,kami siap
menyampaikan aspirasi adik-adik ke pemerintah pusat,selain itu Gedung DPRD ini
milik masyarakat Tanah Datar dan siap menerima kunjungan siapa saja terutama
adik-adik mahasiswa,bahkan jika ada persidangan nantinya kami akan mengundang
adik-adik dan apabila ada kebijakan yang tidak pro Rakyat,dipersilah adik-adik
untuk mengajukan aspirasinya”Tegasnya .
Selanjutnya
mahasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Tanah datar yang diwakili Asisten I
Mukhlis,Kapolres tanah Datar yang diwakili waka Polres Kompol I Made Reje,dan
Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Wakil Ketua Irman melakukan dialog di
aula kantor DPRD setempat.
Dalam
dialog Kapolres tanah datar melalui kasat narkobanya AKP Alyusri
menegaskan,pihaknya saat ini sedang-gencar-gencarnya memberantas peredaran
narkoba di tanah datar,buktinya pada tahun 2016 sebanyak 34 pelaku narkoba
telah diringkus,bahkan awal januari 2017 Pihaknya menciduk 3 orang wanita dan 2
pria pelaku narkoba.
“Kita
berharap agar adik-adik memberikan informasi terkait peredaran narkoba di Tanah
datar agar harapan kita menzerokan Tanah datar dari peredaran narkoba dapat
terwujud “Harapnya.(alinurdin)
No comments: