9 FRAKSI DPRD TANAH DATAR TANGGAPI NOTA PENJELASAN BUPATI.

Tanah datar.

Setelah Bupati Tanah datar dalam Sidang Paripurna Senin 25/7 menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah Tahun 2016-2021, maka Selasa (26/7/2016) 9 fraksi DPRD menyampaikan Pandangan mereka bertempat di Gedung Nasional Kota Batusangkar.

Sembilan fraksi di DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat, menyampaikan tanggapan dan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 hingga 2021 dalam rapat paripurna dewan di Batusangkar, Selasa.

Pandangan umum sembilan fraksi tersebut disampaikan masing-masing juru bicara yakni Fraksi PAN Jumaidi, Fraksi Partai Gerindra Jonnedi, Fraksi Partai Hanura Yuni Darlis, Fraksi Partai Demokrat Donna, Fraksi PKS Istiqlal, Fraksi PPP Yalpema Jurin, Fraksi PDI Perjuangan Afriman, Fraksi Partai Golkar Syafaruddin, dan Fraksi Partai Bintang Nasdem Rasman.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Afriman menanyakan apakah anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sudah ada, sementara kondisi di lapangan masih banyak orangtua siswa yang membeli buku lembaran kegiatan sekolah (LKS) lebih mahal dari membayar uang sekolah.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyorot tentang program BPJS Kesehatan yang banyak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat untuk kenyamanan pelayanan kesehatan.

Kemudian Juru Bicara Fraksi PPP, Yalpema Jurin mempersoalkan perihal belum seimbangnya antara pembangunan fisik dengan non fisik, karena terlihat lebih banyak pembangunan fisiknya.

Ia juga melihat pemerintah daerah lebih memperhatikan pelayanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini kurang diperhatikan.

"Mensosialisasikan baik melalui media cetak maupun elektronik dalam setiap pertemuan pertemuan arti dan makna dari falsafah ABS-SBK, sehingga menjadi simbol dan terapan dalam keseharian warga masyarakat kabupaten tanah datar dan harus di tunjang juga dengan pendanaan, " ujarnya Nurhamdi Zahari dari Demokrat.

Dan Nurhamdi pun menyampaikan untuk pengembangan Pariwisata kedepannya di harapkan masyarakat sekitar objek tersebut dapat pula merasakan manfaatnya, jika perlu di tuangkan dalam aturan yang jelas tentang pengelolaan pariwisata di tanah datar

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman didampingi Wakil Ketua Saidani, juga dihadiri 28 anggota dewan, Sekda Hardiman, Sekwan Imran, para asisten, kepala dinas, badan, kantor, camat, dan wali nagari se-Tanah Datar.

Sementara, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan bahwa RPJMD ini merupakan pijakan pemerintah daerah dalam proses pembangunan sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga Legislatif.

"Kami memiliki visi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK)," katanya.

Ia menyebutkan untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya telah menetapkan hal yang menjadi prioritas yakni peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.

Sedangkan program unggulan pemerintah daerah lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, agama dan budaya, peningkatan pelayanan publik yang prima, pengembangan pertanian serta pengembangan pariwisata.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Irman menyampaikan rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi pada Rabu (27/7) dan terakhir penyampaian pendapat masing-masing fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut pada Jumat (5/8). (alinurdin)