2017 WARTAWAN HARUS BERSERTIFIKASI DAN LULUS UKW.

Tanah Datar.
Mulai tahun 2017, Wartawan harus segera bersertifikasi dengan dibuktikan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers  Yosep Adi Prasetyo saat menerima kunjungan Jurnalis Kabupaten Tanah Datar di Kantor Dewan Pers Jakarta, Kamis (15/12).
Terkait dengan sertifikasi wartawan tersebut, sebut Yosep akan dideklarasikan saat acara Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2017 di Ambon Maluku. Selain mendeklarasikan sejumlah wartawan yang sudah bersertifikasi, juga mendeklarasikan media yang telah memenuhi standar perusahaan.
Yosep yang lebih akrab dipanggil Stanley mengatakan untuk membedakan wartawan dan media yang profesional dengan media abal-abal, nanti dapat ditunjukkan dengan sertifikasi yang dimiliki.
Saat ini profesi mulia jurnalis sudah banyak dinodai dengan melabrak Etika Jurnalistik seperti disiplin verifikasi, azaz keseimbangan, kemudian dipenuhi dengan opini yang menghakimi. Sementara di pihak perusahaan pers media semacam itu, menurut Yosep, ada yang menabrak Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers Dewan Pers.
Dengan telah dideklarsikan nantinya, Dewan Pers akan memberlakukan aturan setiap narasumber dapat menolak wartawan untuk wawancara bila yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan kartu kompetensi yang dimilikinya.
Ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan pihak media. "Tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman wartawan abal-abal, jika ada berita yang merugikan dapat berkoordinasi langsung kepada Dewan Pers, nanti akan bantu menyelesaikannya," janji Stanley.
Stanley juga harapkan wartawan terus belajar dan banyak membaca. "Profesi wartawan sudah "dikutuk" menjadi mahasiswa seumur hidup, jadi perlu banyak membaca, bertanya, belajar berbagai hal, tidak lucu seorang wartawan menulis tentang HIV/AIDS tapi tidak menguasai apa itu HIV/AIDS," ucapnya lagi.

Sementara Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma yang memimpin rombongan Studi Komperatif Wartawan Tanah Datar menyampaikan tujuan studi komperatif merupakan bentuk reward atas kerjasama positif yang terjalin selama ini dengan pemerintah daerah.
"Program kerja pembangunan tidak akan diketahui oleh masyarakat luas tanpa bantuan publikasi dari rekan-rekan wartawan," ungkap Zuldafri yang didampingi Kabag Humas Adriyanti Rustam.
Zuldafri juga sebutkan pemerintah daerah juga membutuhkan saran, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kemajuan Tanah Datar.
Disampaikan juga rasa terima kasih kepada Ketua Dewan Pers yang telah bersedia secara langsung memberi pencerahan tentang fungsi, peran dan tanggung jawab pers sesuai dengan undang-undang dan kode etik jurnalistik yang ada.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan atas diterima, diberi pencerahan dan diberi kesempatan berduskusi yang seluas-luasnya tentang pers, semoga melalui diskusi yang berharga ini wartawan bekerja secara profesional, bermitra dengan pemerintah daerah tanpa menganggu independensi wartawan dan akhirnya terciptanya media dan wartawan yang sehat serta interaksi yang sehat juga," tutup Zuldafri.(alinurdin)