BUPATI TANAH DATAR JAWAB SEMUA PERTANYAAN FRAKSI .

Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Irdinansyah Tarmizi menjawab pertanyaan dari sembilan fraksi DPRD setempat atas Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2016 dalam Sidang Paripurna, di Batusangkar, Senin.

Jawaban bupati tersebut atas pertanyaan Fraksi PPP yang disampaikan juru bicara Hafitrizal, Fraksi Partai Gerindra Jonnedi, Fraksi Partai Hanura Adrison, Fraksi Partai Golkar Junaidi, Fraksi PKS Istiqlal, Fraksi Partai Demokrat Nurhamdi Zahari, Fraksi Partai Bintang Nasdem Rasman, Fraksi PAN Beny Remon, dan Fraksi PDI Perjuangan Afriman.

Bupati mengatakan turunnya pendapatan daerah yang termasuk dalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) dan milik swasta pada BPR yang ada di Tanah Datar.

"Faktor penyebabnya antara lain kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan, persaingan antar bank yang tinggi, dan adanya beberapa BPR yang tidak menyetorkan devidennya ke Pemda," tuturnya.

Kemudian, faktor penyebab turunnya dana bagi hasil pajak dan dana alokasi khusus (DAK) karena target penerimaan APBD 2016 yang sudah ditetapkan pemerintah tidak dapat direalisasikan.

"Maka Pemda mengambil kebijakan untuk mengurangi dana transfer ke daerah seperti bagi hasil pajak dan DAK fisik dan non fisik. Dana ini tidak mengganggu pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan," katanya.

Ia menyampaikan penerimaan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp1,238 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp38,417 miliar (3,01 persen) dari penerimaan APBD induk sebesar Rp1,276 triliun.

Bupati menjelaskan turunnya anggaran penerimaan pendapatan daerah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2,832 miliar dari APBD induk sebesar Rp24,953 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp55,632 miliar dari APBD induk sebesar Rp348,29 miliar.

Di sisi lain, untuk anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp18,427 miliar dari Rp1,397 triliun menjadi Rp1,379 triliun.

Anggaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp27,196 miliar dari Rp120,856 miliar menjadi Rp148,053 miliar, dimana berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD setempat, Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan Irman idihadiri 28 anggota Dewan, Forkopimda, Sekdakab Hardiman, para asisten, pimpinan SKPD, camat dan walinagari se-Kabupaten Tanah Datar.

Anton mengatakan penyampaian Ranperda APBD-P 2016 ini diawali dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dengan Pemda pada 20 September 2016.

Ia menyebut pembahasan Ranperda APBD Perubahan akan dilanjutkan dengan agenda persetujuan bersama DPRD dan Bupati pada Jumat (21/10).(aiinurdin)